 |
| Wagub Andika Hazrumy memimpin rapat koordinasi penyaluran bantuan sosial, Kamis (8/3). |
Penyaluran Rastra di Banten
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulog Sub Divre dan pihak BPNT Banking, nomor dua di Banten menerima banyak laporan yang menyatakan bahwa ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah pusat.
Untuk distribusi Rastra, sejumlah isu yang dilaporkan dari pemerintah kabupaten / kota adalah tidak adanya biaya distribusi dari penyedia Rastra yaitu Bulog sampai pada titik distribusi dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berada. Masalahnya diperburuk dengan kondisi infrastruktur jalan yang rusak di beberapa daerah di Banten selatan seperti Pandeglang dan Lebak.
“Jadi memang biaya operasional dari titik distribusi ke titik belum ada, sementara pemerintah pusat membebankan itu kepada pemerintah daerah,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana kepada pers usai rapat, Kamis (8/3).
Masalah lain, kata Nurhana, banyak kepala desa menolak program BPNT dan rastra karena tidak adanya anggaran sosialisasi. Menurut dia, alokasi anggaran sosialisasi ada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.
“Tapi kami masih menunggu SK (surat keputusan) Gubernur tentang Tim Koordinasi Bansos rastra sebagai dasar boleh dipergunakannya anggaran tersebut,” imbuhnya.
Sebelumnya dalam rapat tersebut juga terungkap adanya upaya-upaya pemanfaatan program tersebut untuk kepentingan-kepentingan pribadi para pendamping program, seperti untuk kepentingan politi praktis.
“Di kami itu kemarin ada pendamping yang seolah-olah mengesankan bahwa bansos itu dari dia, soalnya dia mau nyalon (mencalonkan diri di pemilu),” kata perwakilan Dinas sosial Kota Tangerang.
Wagub Andika mengaku mencatat semua persoalan dalam pelaksanaan program BPNT dan Rastra yang dilaporkan kepada dirinya dalam rapat tersebut. “Tentu ini menjadi perhatian serius kami. Saya akan lapor ke Pak Gubernur agar ditemukan solusinya secepatnya,” kata Andika.
Andika meminta dinas terkait di Pemprov Banten dan kabupaten/kota untuk mengejar target distribusi kedua program bansos tersebut, sehingga bisa sampai kepada anggota masyarakat yang berhak secara tepat waktu dan tepat jumlah.
“Program ini kan sangat penting sebagai upaya pemerintah untuk membantu warga kurang mampu sehingga pada gilirannya mereka bisa berdaya secara sosial dan ekonomi,” katanya.
Sebelumnya dalam rapat tersebut juga terungkap adanya upaya-upaya pemanfaatan program tersebut untuk kepentingan-kepentingan pribadi para pendamping program, seperti untuk kepentingan politi praktis.
“Di kami itu kemarin ada pendamping yang seolah-olah mengesankan bahwa bansos itu dari dia, soalnya dia mau nyalon (mencalonkan diri di pemilu),” kata perwakilan Dinas sosial Kota Tangerang.
Wagub Andika mengaku mencatat semua persoalan dalam pelaksanaan program BPNT dan Rastra yang dilaporkan kepada dirinya dalam rapat tersebut. “Tentu ini menjadi perhatian serius kami. Saya akan lapor ke Pak Gubernur agar ditemukan solusinya secepatnya,” kata Andika.
Andika meminta dinas terkait di Pemprov Banten dan kabupaten/kota untuk mengejar target distribusi kedua program bansos tersebut, sehingga bisa sampai kepada anggota masyarakat yang berhak secara tepat waktu dan tepat jumlah.
“Program ini kan sangat penting sebagai upaya pemerintah untuk membantu warga kurang mampu sehingga pada gilirannya mereka bisa berdaya secara sosial dan ekonomi,” katanya.
